OECD Menyoroti Inisiatif Unggulan Prabowo Danantara dan Program Makan Bergizi

Jakarta – Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyoroti dua program utama Presiden Prabowo Subianto dalam laporan Prospek Ekonomi Global edisi 2025. Program tersebut adalah Danantara dan Makan Bergizi Gratis.

OECD menyatakan bahwa kedua program ini tidak memberatkan anggaran negara, sehingga kebijakan fiskal pemerintah dinilai ‘netral’ di tahun 2025.

“Kebijakan fiskal diperkirakan akan bersifat netral pada 2025, karena peningkatan pengeluaran untuk program makanan gratis dan tambahan investasi publik melalui lembaga pengelola kekayaan negara baru (Danantara) akan dibiayai oleh pemangkasan pengeluaran di bidang lain,” tulis OECD, dikutip Rabu (4/6/2025).

Menurut OECD, transfer pendapatan negara – dalam bentuk dividen BUMN ke Danantara – diterjemahkan sebagai pengeluaran investasi publik baru pada tahun 2025.

OECD juga menilai percepatan pencairan transfer kekayaan ke Danantara dalam jangka pendek, sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, akan mendukung pertumbuhan pada tahun 2025, yang tampaknya tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan.

“Seiring dengan kondisi keuangan yang terus membaik, inflasi tetap dalam target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari dana kekayaan negara baru (Danantara) meningkat, permintaan domestik diperkirakan akan naik secara bertahap selama paruh kedua tahun 2025 dan 2026,” ungkap OECD.

Selain itu, OECD menilai bahwa menangani kekurangan gizi pada bayi melalui program makanan gratis akan memperkuat kesehatan masyarakat. Namun, peningkatan penargetan bantuan ini pada rumah tangga rentan akan memastikan bahwa dana digunakan lebih efisien.

OECD juga memberikan perhatian khusus pada reformasi pajak dan fiskal Indonesia. Reformasi yang mengurangi aktivitas ilegal yang melanggar hukum akan memperluas basis pajak dan menciptakan ruang fiskal untuk perluasan investasi publik, termasuk infrastruktur transportasi, energi bersih, serta belanja kesehatan dan pendidikan. OECD juga menyoroti tentang cuti hamil dan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia dalam laporan ini.

“Mengalihkan pendanaan cuti hamil dari pengusaha ke asuransi sosial, khususnya untuk perusahaan kecil dan pengusaha perempuan, akan membantu meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan,” tulis OECD.

Di saat laporan ini dirilis, Indonesia juga resmi menyerahkan dokumen penting aksesi, yaitu Initial Memorandum (IM). Dokumen ini diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025).

IM adalah dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.

Penyerahan dokumen ini membuktikan komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan pencapaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama di Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama menyampaikan IM.