Pengusaha Korea Selatan Ingin Bertemu Prabowo, Bahas Isu Ini

Jakarta – Shin Dong-bin, Presiden Lotte Group, berbicara secara terbuka mengenai infrastruktur dan regulasi di Indonesia. Ia meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyederhanakan dan menghilangkan hambatan impor serta kolaborasi antara kedua negara, sehingga dapat membuka peluang lebih besar bagi perusahaan Korea dalam proyek-proyek skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership/PPP).

Perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan, lanjutnya, mendukung visi besar Indonesia menuju ‘Indonesia Emas 2045’. Mereka berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, infrastruktur, ekonomi digital, hingga keuangan.

“Untuk mewujudkan semua ini, kami berharap dukungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk pengembangan infrastruktur yang memadai serta perbaikan regulasi, termasuk penghapusan hambatan impor,” ungkap Shin dalam sambutannya di Forum Bisnis Indonesia-Korea di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Deregulasi dengan Pendekatan Hati-Hati

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyetujui keluhan terkait regulasi ini. Menurut Shinta, meskipun investasi Korea di Indonesia terus meningkat, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan iklim investasi.

“Kami menyadari perlunya terus meningkatkan lingkungan investasi. Kami menegaskan komitmen kami untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk lebih menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan persaingan yang adil,” ucap Shinta di hadapan para delegasi bisnis.

Setelah acara, Shinta menjelaskan lebih lanjut tentang keluhan dunia usaha Korea mengenai regulasi di Indonesia. Ia mengakui bahwa dalam dunia investasi, hambatan-hambatan semacam itu seringkali muncul. Karena itu, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan langkah deregulasi untuk memperbaiki situasi.

“Jadi itu kan memang biasa lah, investor pasti ada beberapa hambatan yang disampaikan. Makanya sekarang kan pemerintah Indonesia sudah mengatakan akan melakukan deregulasi,” ujar Shinta.

Deregulasi ini, lanjutnya, bukan hanya untuk menanggapi perubahan kebijakan global, seperti keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tetapi juga untuk mempercepat reformasi struktural yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Namun Shinta mengingatkan, deregulasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan industri dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan investor asing dan pelaku usaha lokal.

“Kita ingin menciptakan iklim investasi yang lebih baik, namun juga harus memperhatikan bahwa ini untuk kepentingan bersama. Baik itu investor asing maupun lokal,” jelas Shinta.

Laporan kepada Presiden Prabowo

Shinta juga menyatakan bahwa persoalan regulasi ini akan dibawa dalam pertemuan delegasi bisnis Korea dengan Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini. Menurutnya, sangat penting bagi Presiden untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi oleh investor Korea yang sudah lama beroperasi di Indonesia, sekaligus melihat peluang investasi baru ke depan.

“Iya akan disampaikan lah. Peluang Korea ini besar sekali. Mereka benar-benar ingin berinvestasi lebih besar lagi di Indonesia,” ujar Shinta.

Pertemuan tersebut akan digelar secara tertutup, agar pengusaha dapat lebih leluasa mengungkapkan kendala-kendala yang mereka hadapi serta harapan terhadap kebijakan pemerintah ke depan.

Menurut Shinta, pertemuan ini juga menjadi momentum penting, terutama di tengah perubahan global akibat kebijakan tarif Trump. Banyak perusahaan multinasional, termasuk dari Korea, kini mencari lokasi baru untuk mendiversifikasi rantai pasok mereka, dan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama.

“Negara-negara ini, perusahaan-perusahaan besar ini, ingin melihat seperti apa komitmen Indonesia. Sejauh mana keseriusannya. Makanya penting pemerintah ikut mendengar langsung,” pungkas Shinta.