Krisis Politik Thailand: PM Paetongtarn Shinawatra Terancam

Jakarta, PANGKEP NEWS – Ketegangan politik di Thailand meningkat drastis. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra kini berada di bawah tekanan untuk mundur dari sejumlah partai koalisi.

Dikutip dari sumber, Kamis (19/6/2025), Shinawatra menghadapi krisis politik setelah rekaman teleponnya bocor, memperlihatkan percakapan dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Diskusi ini berfokus pada konflik perbatasan antara kedua negara yang sempat memicu bentrokan militer berdarah.

Dalam percakapan tersebut, Shinawatra menyebut Hun Sen sebagai “paman”, dan menggambarkan komandan militer Thailand di timur laut sebagai lawannya. Hal ini memicu reaksi keras di media sosial, khususnya di halaman Partai Pheu Thai dan Angkatan Darat Kerajaan Thailand. Partai Bhumjaithai, mitra terbesar Pheu Thai, menarik dukungan mereka pada hari Rabu, menyatakan bahwa perilaku dalam panggilan tersebut merusak martabat negara dan militer.

Dua partai koalisi lainnya, Partai Bangsa Thailand Bersatu dan Partai Demokrat, dijadwalkan mengadakan pertemuan mendesak pada Kamis malam untuk membahas situasi ini. Kehilangan dukungan dari salah satu dari mereka dapat mengakhiri pemerintahan Paetongtarn, yang berpotensi memicu pemilihan umum atau pembentukan koalisi baru oleh partai-partai lain.

Selain itu, Partai Rakyat oposisi, yang memenangkan kursi terbanyak pada pemilu 2023, mendesak Paetongtarn untuk mengadakan pemilihan umum baru. “Krisis kepemimpinan ini merusak kepercayaan masyarakat,” kata pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut dalam pernyataan resmi.

“Masyarakat ingin pemerintahan yang mampu menyelesaikan masalah, dan satu-satunya cara adalah dengan memiliki pemerintahan yang sah.”

Jika Paetongtarn digulingkan, dia akan menjadi anggota ketiga keluarganya, setelah bibinya Yingluck dan ayahnya Thaksin Shinawatra, yang diusir oleh militer.

Ratusan demonstran antipemerintah, termasuk beberapa veteran gerakan “Baju Kuning” anti-Thaksin, berkumpul di depan Gedung Pemerintah menuntut agar Paetongtarn mundur.

Koalisi Politik yang Rentan

Paetongtarn, yang berusia 38 tahun, memegang kekuasaan sejak Agustus 2024 sebagai pemimpin koalisi antara Pheu Thai dan beberapa partai konservatif pro-militer. Koalisi ini dianggap unik mengingat sejarah panjang partai pro-militer yang berkonflik dengan ayahnya.

Ketegangan dalam koalisi ini semakin meningkat pekan lalu ketika Pheu Thai mencoba mengambil posisi menteri dalam negeri dari pemimpin Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul.

Pertarungan politik yang melibatkan klan Shinawatra telah mendominasi panggung politik Thailand lebih dari dua dekade. Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn yang juga mantan pemilik Manchester City, masih memiliki dukungan kuat dari penduduk pedesaan yang kehidupannya diubah oleh kebijakan populisnya di awal 2000-an.

Namun, dia dibenci oleh kalangan elit Thailand yang menilai pemerintahan Thaksin korup, otoriter, dan tidak stabil secara sosial. Thaksin kembali ke Thailand pada 2023 saat Pheu Thai menguasai pemerintahan setelah 15 tahun di pengasingan.

Pemerintahan Pheu Thai saat ini telah kehilangan satu perdana menteri, mantan pengusaha Srettha Thavisin, yang diberhentikan oleh keputusan pengadilan tahun lalu, sehingga mengantarkan Paetongtarn ke posisi tersebut.