Jakarta, PANGKEP NEWS

Perdana Menteri Mongolia, Oyun-Erdene Luvsannamsrai, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya setelah tidak berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dalam pemungutan suara kepercayaan di parlemen.

Menurut laporan media lokal ikon.mn, dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada Selasa (11/6) dini hari, Oyun-Erdene hanya memperoleh 44 suara, jauh di bawah ambang batas 64 suara yang diperlukan untuk mempertahankan jabatannya.

Kedutaan Besar Mongolia di Washington juga mengonfirmasi pengunduran dirinya, menyatakan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai konstitusi negara.

Pemungutan suara ini diadakan setelah beberapa minggu protes publik yang dipicu oleh laporan terkait dugaan pengeluaran mewah putra dari Perdana Menteri, yang menimbulkan kemarahan luas di kalangan masyarakat. Aksi protes tersebut memunculkan tuntutan agar Oyun-Erdene mengundurkan diri.

Sebelum pemungutan suara, Oyun-Erdene mengingatkan bahwa pemakzulan dirinya dapat berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan dan masa depan demokrasi di Mongolia yang masih muda.

“Apabila pemerintahan kehilangan stabilitas, situasi ekonomi memburuk, dan partai politik gagal mencapai konsensus, maka publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem parlemen, yang dapat mengancam sistem demokrasi parlementer kita,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Ia juga membela integritas kepemimpinannya namun mengakui telah membuat kesalahan dalam menyeimbangkan prioritas pemerintahan.

“Saya terlalu fokus pada proyek-proyek besar, tetapi kurang memperhatikan isu sosial dan dinamika politik internal,” kata Oyun-Erdene.

Selama empat tahun menjabat, Oyun-Erdene sebelumnya berhasil bertahan dari beberapa tuntutan pengunduran diri. Namun, posisinya kali ini tidak terselamatkan, terutama setelah reformasi pemilu tahun lalu yang memperbesar parlemen dari 76 menjadi 126 kursi.

Reformasi tersebut menciptakan pemerintahan koalisi yang justru melemahkan dukungan stabil bagi pemerintahannya.

Mongolia, yang terkurung daratan antara Rusia dan China, telah berupaya membangun sistem demokrasi sejak berakhirnya era Uni Soviet. Selama Perang Dingin, Mongolia adalah negara komunis dengan sistem satu partai. Namun, sejak 1990-an, negara ini mulai beralih ke sistem parlementer dan pemilu multipartai.

Masalah politik ini tidak hanya bersumber dari masalah etika pribadi, tetapi juga mencerminkan kekecewaan masyarakat Mongolia terhadap ketimpangan ekonomi. Para demonstran menyatakan bahwa hanya elite bisnis dan kelompok kaya yang menikmati kekayaan sumber daya mineral negara, sementara mayoritas rakyat masih hidup dalam kemiskinan.

“Membangun dasar demokrasi sangat sulit ketika negara juga harus mengatasi masalah ekonomi yang rumit,” kata Erin Murphy, Wakil Direktur dan Peneliti Senior bidang ekonomi Asia di Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Murphy menambahkan bahwa meskipun demokrasi di Mongolia belum sepenuhnya berkembang, “ia mulai berakar.”

“Kita masih harus menunggu dan melihat bagaimana pemerintahan baru akan menangani berbagai tantangan ini,” tambahnya.

Belum ada pernyataan resmi mengenai penggantinya. Proses penunjukan perdana menteri baru akan melibatkan negosiasi antar partai dalam parlemen yang terpecah, yang berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik.