QRIS Tap: Menjaga Keseimbangan Literasi dan Inklusi Keuangan
QRIS Tap: Terobosan Pembayaran Digital
“Nit.” Suara ini kini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, berlangsung cepat dan hampir tidak terdengar. Dalam sekejap 0,3 detik, masyarakat mampu melewati gerbang transportasi umum, membeli kopi pagi, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Semua itu dilakukan hanya dengan satu gerakan ringan di ponsel, tanpa perlu menengok saldo di rekening. Dunia bergerak cepat, begitu pula cara kita bertransaksi.
Sistem pembayaran di Indonesia kembali memperlihatkan potensinya melalui inovasi yang memudahkan pelaku usaha maupun masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Pada tanggal 14 Maret 2025, Bank Indonesia (BI) merilis inovasi baru, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) yang dikenal sebagai QRIS Tap. QRIS Tap ini merupakan layanan pembayaran yang menggabungkan teknologi consumer presented mode (CPM) dengan NFC.
Berbeda dengan QRIS yang sebelumnya memerlukan pemindaian barcode, dalam QRIS Tap ini, pengguna cukup mendekatkan dan menempelkan ponselnya pada mesin pembaca. Dalam waktu sekitar 0,3 detik, transaksi dapat diselesaikan.
Dukungan masyarakat terhadap QRIS Tap terlihat sejak peluncuran perdana pada 14 Maret 2025. Deputi Gubernur BI Filiningsih Hendarta mengungkapkan bahwa pengguna QRIS Tap telah mencapai 20,8 juta sementara merchantnya mencapai 1,44 juta per 16 April 2025. QRIS Tap diharapkan dapat diperluas kepada berbagai merchant dan lini transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT, dan lainnya.
Inklusi Keuangan vs Literasi Keuangan
Ketersediaan QRIS Tap dapat menjadi pendorong peningkatan inklusi keuangan. Misalnya, dengan mempermudah akses layanan keuangan bagi UMKM yang menghadapi kesulitan dalam akses transaksi non-tunai seperti kredit dan lainnya. Diharapkan dengan QRIS Tap, cakupannya dapat diperluas hingga ke wilayah yang masih minim layanan keuangan formal.
Namun, peningkatan inklusi keuangan yang pesat tidak diiringi dengan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang seimbang. Berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di sekitar 65% sedangkan inklusi keuangan mencapai sekitar 75%. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan bahwa jika dibedah per sektor jasa keuangan, ketimpangan terlihat jelas.
Rendahnya literasi keuangan dapat berdampak negatif seperti kecenderungan individu tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kemudahan bertransaksi adalah yang diinginkan masyarakat, namun perlu diimbangi dengan perencanaan keuangan yang jelas agar tidak terjadi pembelian impulsif. Misalnya, volume transaksi QRIS pada kuartal III 2024 saja bisa mencapai 4,08 miliar atau 163,63% dari target yang dicanangkan.
Jika kita bandingkan dengan negara lain, menurut Daniel Lobato dalam joint SGD Fund, studi Programme for International Student Assessment (PISA) menemukan bahwa satu dari lima siswa tidak memiliki keterampilan keuangan dasar. Sementara di Amerika Serikat, studi Greenlight menunjukkan bahwa sekitar 74% remaja tidak yakin dengan pendidikan keuangan mereka.
Survei “Eurobarometer” dari Uni Eropa menegaskan bahwa hanya 21% responden sepenuhnya setuju dengan pernyataan “belum menetapkan tujuan keuangan jangka panjang”. Data dari survey GoodStats menunjukkan bahwa hanya 30,1% responden memiliki tabungan sementara 69,9% lainnya tidak menabung.
Data-data baik dari Indonesia maupun negara maju menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih. Ada beberapa faktor krusial yang menyebabkan kesulitan menabung.
Oleh karena itu, pertanyaan penting bagi kita adalah apakah kita siap meningkatkan literasi keuangan mengingat potensi dampak negatif jika terjadi kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan?
Sinergi BI, OJK, Pemerintah, dan Masyarakat
Contoh di Skotlandia dan Irlandia Utara menunjukkan bahwa pemahaman literasi keuangan sudah dimulai sejak usia dini, bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum sejak usia empat tahun. Menurut CFP dan Pendiri 11 Financial Taylor Kovar, anak-anak sudah bisa diajari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sejak usia tiga tahun.
Di Indonesia, literasi keuangan mulai dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka. BI juga aktif dalam sosialisasi literasi keuangan.
Contohnya, BI-Class bergerak di sektor pendidikan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Sinergi OJK, pemerintah, dan BI bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Upaya dari instansi negara seperti BI, OJK, dan pemerintah perlu diiringi dengan kesadaran dari masyarakat. Sebab pada dasarnya, implementasi pemahaman keuangan memiliki tantangan tersendiri.
Kita patut bangga dengan inovasi pembayaran seperti QRIS Tap. Namun, untuk memaksimalkan penggunaan QRIS Tap, peningkatan “literasi keuangan” juga diperlukan.
About the Author
