Prabowo dan Sri Mulyani Mengadakan Rapat Panjang, Inilah Hasilnya!

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang tim Kementerian Keuangan untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Istana Negara, Selasa (22/7/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada tiga poin utama yang didiskusikan dengan Presiden terkait APBN 2026.

Pertama, terkait pelaporan pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini sedang dibahas dengan Badan Anggaran DPR RI.

“Insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Kedua, membahas laporan semester untuk APBN 2025, terutama pada program yang telah berjalan. Dia melaporkan bahwa prospek APBN 2025 akan mengalami defisit sebesar 2,78% dari PDB, yang disebabkan oleh penerimaan dan belanja negara.

Ketiga, Sri Mulyani menginformasikan tentang persiapan penulisan Nota Keuangan untuk APBN 2026 dan RAPBN 2026. Rencananya, Nota Keuangan ini akan disampaikan pada Jumat, 15 Agustus mendatang.

Namun, terkait finalisasi laporannya, ia belum mau membeberkan detailnya.

“Apa yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas Presiden, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas lahan dan infrastruktur seperti irigasi dan bendungan serta program-program pemerintah lain yang sangat penting, seperti pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, perbaikan sekolah madrasah, perbaikan sekolah digital, dan dari kemendiktisaintek,” jelas Sri Mulyani.

Arahan Prabowo

Menkeu menyatakan bahwa Presiden juga memberikan arahan, seperti reformasi dari sisi penerimaan negara agar mendapatkan pemasukan yang memadai.

Selain itu, menurut mantan Direktur Bank Dunia ini, Presiden juga ingin agar belanja negara difokuskan pada program-program penting pemerintah, seperti program MBG, Koperasi Merah Putih, dan lainnya.

“Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik, seperti yang sudah disampaikan di DPR. Saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga kepercayaan pasar bagus, ekonomi kita tetap berjalan, dukungan terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa berjalan,” kata Sri Mulyani.

Presiden juga menekankan perlunya deregulasi agar ekonomi bisa tumbuh tanpa terlalu bergantung pada APBN.

“Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” tambahnya.

Rapat tersebut berlangsung dari sekitar pukul 16.30 hingga 20.20 WIB. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.