Prabowo Jelaskan Alasan Petani Selama Berabad-abad Terjebak Rentenir dan Tengkulak

Jakarta – Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya diharapkan dapat memotong rantai distribusi barang, tetapi juga membantu keuangan masyarakat desa. Khususnya dalam hal pinjaman uang agar tidak lagi bergantung pada rentenir.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya sudah lama terlibat dalam bidang pertanian. Sejak 2004, ia menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan pembina Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), sehingga sering mendengar berbagai masalah yang dihadapi petani. Salah satunya adalah eksploitasi oleh rentenir dan tengkulak.

“Setiap kali panen berhasil, harga yang diterima petani turun. Kenapa? Karena petani kita memiliki uang yang sangat sedikit,” ungkap Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Prabowo menambahkan, menunggu hasil panen membuat petani harus memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan. Selama ini, banyak petani yang tidak punya uang terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

“Menunggu panen, mereka harus mengeluarkan biaya untuk ini dan itu, dan meminjam uang. Di desa sulit mendapatkan pinjaman kecuali dari rentenir yang bunga per harinya sangat tinggi,” katanya.

Selain itu, ada praktik dari tengkulak yang memanfaatkan kesulitan finansial petani dengan membeli hasil panen mereka dengan harga murah, biasanya menjelang panen. Menurut Prabowo, praktik ini telah berlangsung turun temurun selama ratusan tahun.

“Lalu datang lagi orang-orang yang mengetahui kesulitan petani dan membeli dengan harga yang sudah jatuh jauh sebelum panen, ini sudah berlangsung turun temurun, menurut saya bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun,” jelas Prabowo.

Oleh karena itu, ia berharap Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi bagi permasalahan keuangan petani, sehingga mereka tidak lagi dimanfaatkan oleh rentenir dan tengkulak.

Masalah lain yang sering didengar Prabowo adalah mengenai distribusi pupuk subsidi. Menurutnya, kelangkaan pupuk yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh birokrasi yang rumit sehingga tidak terdistribusi dengan baik.

“Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh APBN, langka dan tidak sampai ke petani. Ada 145 peraturan dan belasan tanda tangan yang diperlukan dari pabrik ke petani,” jelasnya.

Foto: Presiden RI Prabowo Subianto dalam peresmian Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin, (21/7/2025). (PANGKEP NEWS/Muhammad Sabki)