Khaby Lame Dideportasi dari Amerika Serikat

Jakarta, PANGKEP NEWS – Kebijakan imigrasi dari Presiden AS, Donald Trump, kembali menjadi bahan pembicaraan. Kali ini, yang terkena dampaknya adalah Khaby Lame, seorang bintang terkemuka di TikTok.

Khaby Lame, seorang kreator konten asal Italia yang telah meraih lebih dari 162 juta pengikut di TikTok, dipaksa meninggalkan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juni 2025.

Penahanan dilakukan oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas, dengan tuduhan pelanggaran peraturan imigrasi.

Berdasarkan keterangan resmi dari ICE, Lame memasuki wilayah AS pada 30 April dan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam visanya.

“Lame diizinkan untuk melakukan keberangkatan sukarela pada tanggal 6 Juni dan telah keluar dari Amerika Serikat,” demikian bunyi pernyataan lembaga tersebut, yang dilaporkan oleh PANGKEP NEWS pada Rabu (11/6/2025).

Lame, yang terkenal dengan aksi komedi tanpa kata dan ekspresi khasnya, belum memberikan tanggapan resmi mengenai kejadian ini.

Isu ini mencuat setelah klaim dari Bo Loudon, seorang influencer muda yang mendukung Trump, yang berusia 18 tahun. Dalam unggahannya di platform X, Loudon mengaku sebagai orang yang mengungkap status visa Lame dan memicu proses deportasi.

“Saya menemukan bahwa dia tinggal secara ilegal dan menghindari pajak, dan saya sendiri yang melaporkannya,” tulis Loudon.

Dia juga menuduh Lame sebagai imigran ilegal dengan pandangan politik kiri, walaupun konten Lame tidak pernah menonjolkan afiliasi politik.

Dalam wawancara di YouTube bersama kreator konten Dylan Page, Loudon menyatakan memperoleh informasi dari teman-temannya yang pernah bekerja sama dengan Lame.

“Saya hanya menghubungi beberapa teman di pemerintahan, dan semuanya langsung bergerak,” ungkapnya.

Kasus Khaby Lame muncul di tengah meningkatnya operasi deportasi massal yang digencarkan oleh pemerintahan Trump.

Sebelumnya, tindakan penahanan oleh ICE di Los Angeles memicu protes di berbagai lokasi di kota tersebut, yang direspon dengan pengerahan 4.000 personel Garda Nasional dan ratusan Marinir.

Langkah ini dikritik oleh beberapa pejabat Demokrat setempat sebagai tindakan berlebihan yang dapat memicu provokasi lebih lanjut.