Yusril Ajukan Tambahan Anggaran Kementerian Sebesar Rp 225 Miliar

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permintaan penambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 100,6 miliar pada tahun 2026. Permohonan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI pada hari Senin (7/7/2025).

Menurut Yusril, tahun ini kementeriannya telah memperoleh anggaran sebesar Rp 209,21 miliar setelah melalui proses penambahan serta penghematan. Untuk tahun 2026, pagu anggaran yang diterima adalah Rp 124,633 miliar.

“Ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2025 yang telah disepakati, sebesar 40,4%,” jelas Yusril.

Dalam pertemuan tersebut, Yusril kembali mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp 100,6 miliar, sehingga total anggaran yang diajukan untuk tahun 2026 menjadi Rp 225,24 miliar.

“Pada tahun 2026 ini, kami kembali mengusulkan kepada para pimpinan agar belanja non-operasional serta belanja modal bisa ditambahkan sebesar Rp 100.609.000.000, menambah pagu anggaran sebesar Rp 124 miliar yang ada pada tahun 2026,” ujar Yusril.

“Semoga ini bisa menjadi pertimbangan dan dapat disetujui oleh pimpinan karena kami memerlukan tambahan anggaran yang mendekati usulan awal di tahun 2025 sebesar Rp 325 miliar,” tambahnya.

Sebelumnya, Yusril mengungkapkan bahwa kementeriannya semula hanya memperoleh anggaran sebesar Rp 9 miliar, sehingga mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai.

“Alokasi tersebut jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar Kementerian Koordinator dalam membayar gaji, kebutuhan kantor, dan sebagainya,” ungkap Yusril.

Setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi, kementeriannya harus melakukan blokir anggaran, sehingga hanya tersisa Rp 4,5 miliar.

Pada akhirnya, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk tahun 2025, dan disetujui pada awal April lalu menjadi Rp 200 miliar.