Sri Mulyani: Danantara Harus Hindari Dominasi yang Memicu Crowding Out

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya peran BPI Danantara sebagai pendorong investasi di tanah air. Meskipun berfungsi sebagai mesin investasi, dia mengingatkan potensi bahaya jika Danantara terlalu dominan.

Menurutnya, kehadiran Danantara akan sangat mempengaruhi apakah investasi di Indonesia dapat meningkat. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pada Rabu malam (4/7/2025).

Sri Mulyani menilai, jika investasi Danantara lebih dominan dibanding pemerintah, hal ini dapat memicu efek crowding out. Crowding out adalah kondisi di mana peningkatan belanja pemerintah mengurangi pengeluaran atau investasi dari sektor swasta.

“Danantara adalah lembaga milik negara. Jika dominan tanpa mampu menarik investasi, maka yang terjadi adalah crowding out,” tegas Sri Mulyani.

Namun, jika Danantara bisa menggerakkan investasi swasta, lembaga ini dapat membantu mendorong pertumbuhan. Untuk mencegah efek crowding out, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Kemenkeu telah berupaya berkomunikasi dengan Danantara.

“Ini adalah hal yang harus terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi secara berkelanjutan dengan tim Danantara,” jelas mantan eksekutif World Bank tersebut.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa Kemenkeu telah menemukan sumber penerimaan baru sebagai pengganti dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara.

Dia menyatakan bahwa sumber penerimaan baru untuk pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini akan mengurangi potensi kehilangan pendapatan negara dari dividen BUMN sebesar Rp 80 triliun.

Menurutnya, sumber penerimaan baru tersebut akan menekan potensi kehilangan Rp 80 triliun hingga setengahnya, yaitu sekitar Rp 40 triliun.

“Dengan beberapa langkah, kami akan mengurangi dan memitigasi sehingga selisihnya hanya sekitar Rp 40 triliun, yang berarti PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp 40 triliun,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Dengan adanya tambahan penerimaan baru ini, dia yakin nilai penerimaan dari pos PNBP dapat mencapai Rp 477,2 triliun hingga akhir tahun, atau tekanannya hanya sekitar Rp 36,4 triliun dari target yang seharusnya Rp 513,6 triliun.

“Jadi untuk PNBP dari target Rp 513,6 triliun mungkin hanya tercapai Rp 477,2 triliun, ini karena Rp 80 triliun dividen APBN di awal diserahkan ke Danantara,” ungkap Sri Mulyani.