Sri Mulyani Menegaskan Efisiensi Berlanjut dalam APBN 2026

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara resmi mempresentasikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (20/5/2025).

Dokumen ini akan menjadi dasar pembahasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Menurut Sri Mulyani, KEM PPKF telah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global yang ada saat ini. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan memantau langkah-langkah efisiensi dalam penyusunan RAPBN 2026, dengan mengevaluasi realisasi anggaran tahun ini.

“Masih ada sekitar 2 bulan lagi, jadi kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan pagu anggaran APBN,” kata Sri Mulyani di DPR usai Rapat Paripurna ke-18, Selasa (20/5/2025).

Dia juga memastikan bahwa pemerintah akan tetap selektif dalam pengalokasian APBN 2026. Hal ini dilakukan agar APBN dapat diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

“Desainnya nanti akan tetap dilihat dari sisi kinerja ekonomi makro,” ungkap Sri Mulyani.

Strategi ini, lanjut Sri Mulyani, mengacu pada Asta Cita 8 dari program Presiden Prabowo Subianto. “Kita akan mengoptimalkan program-program yang dikembangkan oleh Kementerian dan Lembaga, tentunya dengan arahan dan panduan dari Bapak Presiden.”