Sri Mulyani Beberkan Total Utang Pemerintah Rp10.269 Triliun di Akhir 2024

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa total kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, akan mencapai Rp 10.269 triliun pada penghujung tahun 2024.

Pernyataan ini disampaikan saat memberikan keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (2/7/2025).

Di sisi lain, total aset negara dilaporkan mencapai Rp13.692,4 triliun. Dengan posisi aset dan kewajiban tersebut, ekuitas bersih pemerintah berada di angka Rp3.424,4 triliun.

“Ini mencerminkan kekayaan bersih negara serta kapasitas fiskal yang tetap terjaga dan dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ungkap Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 mencapai Rp 459,5 triliun.

Jumlah SAL ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kondisi SAL pada tahun 2023 yang memiliki nilai sama. Namun, pada akhir tahun, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah memanfaatkan SAL 2024 sehingga tersisa Rp 458,5 triliun.

Pernyataan ini disampaikan di hadapan anggota dewan dalam keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2024 pada sidang paripurna DPR ke-21 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa saldo akhir tahun dari APBN 2024 berada pada level yang memadai, dan tetap mampu menjadi penyangga fiskal dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo. Ini juga dapat menjadi penopang menghadapi tekanan ekonomi global.

“Saldo ini berada pada level yang memadai dan berfungsi untuk menopang fiskal terutama selama masa transisi pemerintahan serta menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global,” tegasnya.