Subsidi Energi di Era AI: Menggali Efisiensi, Keadilan, dan Masa Depan

Catatan: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pendapat Redaksi PANGKEP NEWS.

Di tengah arus digitalisasi dan peralihan energi, muncul pertanyaan penting: apakah subsidi energi tradisional tetap relevan di era kecerdasan buatan (AI)?

Jawabannya tidak satu dimensi, namun jelas bahwa cara lama tidak lagi memadai. Kita memerlukan sistem subsidi energi yang tidak hanya adil dan efisien, tetapi juga cerdas. Ambil contoh India, melalui program Direct Benefit Transfer (DBT), pemerintah menyalurkan subsidi elpiji langsung ke rekening penerima berdasarkan data KTP dan domisili.

Dengan cara ini, miliaran dolar subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sambil mengurangi kebocoran. Bahkan, masyarakat kelas menengah yang tidak lagi membutuhkan subsidi didorong untuk “Give It Up”, menyerahkan hak subsidi secara sukarela. Sementara itu, Malaysia memilih jalur berani: secara bertahap menghapus subsidi bahan bakar sejak 2010 dan menggantinya dengan skema harga pasar (managed float).

Meskipun menimbulkan kejutan jangka pendek, dalam jangka panjang ini menciptakan efisiensi fiskal dan mendorong inovasi energi terbarukan. Subsidi kemudian difokuskan secara spesifik kepada kelompok rentan dalam bentuk bantuan tunai. Brasil menghadapi dilema berbeda. Harga gas alam di negara tersebut termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai US$ 10,78 per mmbtu. Dominasi Petrobras, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi harga yang kaku membuat subsidi tidak merata.

Akibatnya, sektor industri yang konsumsi energinya tinggi kehilangan daya saing dan sebagian memilih pindah ke negara tetangga yang lebih efisien. Bagaimana dengan Indonesia? Dengan anggaran subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 87 triliun per tahun, kita menghadapi tantangan besar: banyak subsidi tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Warung besar, rumah tangga menengah atas, bahkan pelaku industri kecil, masih bisa membeli tabung melon karena distribusi tidak berbasis data. Di sisi lain, keluarga miskin di pedesaan harus antre atau membayar lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) karena kalah akses.

Kini saatnya kita berbenah. Di era AI dan big data, subsidi seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan universal. Pemerintah bisa memanfaatkan data NIK, P3KE, geo-tagging, dan algoritma AI untuk memetakan penerima subsidi yang benar-benar layak. Pendistribusian bisa dilakukan secara langsung via e-wallet atau koperasi desa digital. Bahkan pengecer informal bisa dilatih menjadi mitra digital negara untuk mendistribusikan energi bersubsidi secara transparan.

Lebih dari itu, sebagian dana subsidi bisa dialihkan untuk mendorong program energi bersih berbasis komunitas: biogas desa, dapur induksi tenaga surya, hingga bio-LPG dari limbah pertanian. Ini bukan sekadar peralihan energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di desa dan mengurangi ketergantungan impor LPG.

Keadilan energi bukan berarti semua orang mendapat harga rendah, tetapi memastikan yang paling lemah, paling terpencil, dan paling rentan tidak tertinggal. Dalam konteks ini, subsidi menjadi alat strategis untuk memperkuat visi Asta Cita: membangun dari pinggiran, meningkatkan produktivitas rakyat, dan mewujudkan revolusi karakter bangsa. Subsidi energi cerdas bukan soal algoritma semata. Ia harus dipadukan dengan empati kebijakan dan keberanian untuk berubah. Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, memiliki modal sosial yang besar dan mandat luas. Dengan kepemimpinan yang berpihak, kita bisa melangkah menuju subsidi yang adil, adaptif, dan bermartabat, sesuai cita-cita energi untuk rakyat, bukan sekadar angka dalam anggaran.

(miq/miq)