Menggali ‘Serakahnomics’ dan Vampir Ekonomi ala Presiden Prabowo

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi PANGKEP NEWS.

Beberapa waktu terakhir, istilah ‘serakahnomics’ menjadi topik diskusi yang hangat. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkannya dalam berbagai forum politik, menuding para pelaku ekonomi yang dianggap rakus, tidak bermoral, dan merugikan masyarakat.

Ibarat vampir, mereka dikatakan menghisap darah rakyat melalui praktik spekulasi harga, pengoplosan beras, dan permainan dalam distribusi yang merugikan negara. Pesan yang ingin disampaikan jelas: musuh kita adalah mereka yang mencari keuntungan besar di atas penderitaan orang banyak.

Tidak diragukan lagi bahwa banyak praktik dalam ekonomi kita saat ini memang menyimpang, manipulatif, dan bahkan menjijikkan. Namun, mengemas semuanya dalam satu istilah baru dan mengarahkannya kepada para pengusaha atau pelaku usaha, tanpa membongkar sistem yang memungkinkan semua itu terjadi, justru bisa membuat kita kehilangan arah.

Menyalahkan pedagang beras, distributor minyak, atau importir sebagai akar dari kesenjangan dan penderitaan rakyat adalah langkah yang terlalu mudah dan nyaman. Ekonomi kita sudah lama dibayangi oleh campur tangan pemerintah. Semua diatur dari atas: harga, izin, distribusi, subsidi, siapa yang boleh ekspor, siapa yang tidak. Dalam sistem seperti ini, munculnya perilaku oportunis bukanlah kejutan. Yang mengejutkan justru jika tidak ada sama sekali.

Selama bertahun-tahun, negara telah menciptakan ruang yang luas untuk rente: dari proyek infrastruktur, pengadaan barang publik, hingga perizinan sektor-sektor strategis. Dan setiap kali kekuasaan terlalu besar, pasti ada yang memanfaatkannya.

‘Serakahnomics’ bukanlah aliran baru. Itu hanyalah nama lain dari kapitalisme kroni – sistem di mana hubungan dengan penguasa jauh lebih penting daripada efisiensi atau inovasi. Dan kita telah lama hidup di dalamnya. Para ‘vampir ekonomi’ yang disebut-sebut itu tidak muncul begitu saja. Mereka dibentuk dan dipelihara oleh sistem yang dirancang dan dijaga oleh negara itu sendiri.

Presiden bisa saja marah kepada mereka yang mengambil untung dari kekacauan harga dan kelangkaan barang. Tapi siapa yang membuat barang-barang itu langka? Siapa yang menetapkan harga eceran tertinggi, lalu membuat pelaku usaha takut menjual rugi? Siapa yang mengatur distribusi bahan pokok tetapi gagal memastikan stok mencukupi di lapangan? Negara hadir di setiap mata rantai, lalu ketika rantainya macet, ia menunjuk pelaku usaha sebagai penyebab.

Jika negara ingin berbicara tentang moral, ia harus mulai dari dirinya sendiri. Siapa yang selama ini memberikan izin ekspor kepada segelintir pihak saja? Siapa yang membiarkan BUMN merugi tetapi terus disuntik dana publik? Siapa yang mendiamkan kebocoran anggaran, proyek mangkrak, dan markup pengadaan? Jika benar-benar ingin memberantas keserakahan, maka kekuasaan itulah yang harus lebih dulu ditertibkan.

Saya bukan membela pengusaha nakal. Saya juga muak melihat banyaknya spekulan dan pemilik modal yang bermain aman di balik jaringan koneksi politik. Namun, kritik harus adil. Banyak juga pelaku usaha kecil dan menengah yang hanya ingin bertahan hidup.

Mereka bukan pencipta sistem. Mereka hanya mencoba bertahan dalam medan yang penuh jebakan dan aturan yang tidak masuk akal. Mereka inilah yang akan paling terdampak jika negara menggunakan retorika ‘perang terhadap vampir ekonomi’ sebagai alasan memperluas kontrolnya.

Kita harus waspada terhadap pola ini. Setiap kali negara gagal mengelola, ia mencari kambing hitam. Dulu pasar bebas disalahkan, kemudian globalisasi, lalu asing. Sekarang giliran pelaku usaha lokal yang dijadikan target. Tapi pola dasarnya tetap sama: alihkan perhatian rakyat dari kegagalan struktural, arahkan kemarahan ke tempat yang mudah diserang, dan hadir sebagai penyelamat.

Retorika moral seperti ini sering terdengar mulia, tetapi bisa sangat berbahaya. Ia memberikan pembenaran bagi intervensi lebih jauh. Ia membuka jalan bagi kontrol yang lebih besar, regulasi yang lebih ketat, dan ruang pasar yang semakin sempit. Dalam jangka pendek mungkin terasa manjur, tetapi dalam jangka panjang, hanya akan membuat ekonomi makin lumpuh, makin tidak sehat.

Yang dibutuhkan sekarang bukan istilah baru, tetapi keberanian untuk mengurangi peran negara dalam ekonomi. Kurangi subsidi yang tidak tepat sasaran. Hapus izin-izin yang hanya menjadi ladang pungli. Buka sektor-sektor yang selama ini tertutup oleh kartel dan oligarki. Beri ruang bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. Dan yang paling penting, hentikan logika bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan regulasi tambahan.

Jika negara sungguh ingin menertibkan ekonomi, maka mulailah dengan membersihkan dapurnya sendiri. Jangan lagi membuat sistem yang memungkinkan rente. Jangan lagi menciptakan mekanisme distribusi yang tidak transparan. Jangan lagi memberi hak istimewa pada yang dekat kekuasaan. Setelah itu semua beres, barulah kita bisa bicara tentang siapa yang benar-benar serakah.

Sampai saat itu tiba, serakahnomics hanyalah istilah kosong. Ia mungkin terdengar canggih, tetapi tidak akan mengubah kenyataan. Bahwa masalah kita bukan karena pasar terlalu bebas, tetapi justru karena terlalu banyak dikekang. Bukan karena pelaku usaha terlalu liar, tetapi karena kekuasaan terlalu longgar. Bukan karena masyarakat terlalu konsumtif, tetapi karena negara terlalu sibuk bermain peran – sebagai wasit, pemain, dan penonton sekaligus.

Daripada terus mencari vampir, lebih baik kita buka jendela dan lihat cermin. Karena mungkin, vampir itu bukan di luar sana. Mungkin ia sedang duduk di meja rapat, mengenakan jas, dan berbicara atas nama rakyat.

(miq/miq)