Jepang Salurkan Dukungan Finansial Besar untuk UMKM
Jakarta, PANGKEP NEWS – Pada hari Selasa, pemerintah Jepang mengumumkan inisiatif senilai US$ 15,5 miliar (sekitar Rp 252 triliun) yang ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di negeri tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dampak tarif dari Amerika Serikat (AS) yang dirasakan oleh bisnis-bisnis Jepang.
Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshimasa Hayashi, menjelaskan bahwa stimulus ini akan diberikan dalam bentuk bantuan pembiayaan korporasi. Selain itu, dana ini akan dialokasikan untuk melonggarkan persyaratan pinjaman di lembaga-lembaga peminjaman yang didukung pemerintah.
“Kami akan memberikan dukungan penuh kepada usaha kecil dan menengah yang terkena dampak tarif AS,” ujar Hayashi dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa (27/5/2025).
Jepang, sebagai sekutu utama AS dan salah satu investornya yang terbesar, menghadapi tarif dasar 10% yang diterapkan pada banyak negara, serta tarif lebih tinggi terhadap produk mobil, baja, dan aluminium.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan tarif “timbal balik” sebesar 24% terhadap Jepang pada awal April, tetapi kebijakan ini kemudian ditangguhkan bersama dengan tindakan serupa terhadap negara lain hingga awal Juli. Hingga saat ini, Tokyo berharap agar semua tarif impor yang diumumkan oleh Trump dapat dihapuskan.
Menanggapi Tarif dan Inflasi
Di lain pihak, pada hari Selasa, Bank Of Japan (BOJ) mengadakan simposium bank sentral dunia di Tokyo. Acara ini dihadiri oleh pejabat dari Federal Reserve, termasuk Presiden Fed New York John Williams, Bank Sentral Eropa, Bank Kanada, dan Bank Sentral Australia. Para akademisi terkemuka dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia juga turut serta dalam simposium ini.
Walaupun sebagian besar pidato bersifat akademis dan tidak dibuka untuk media, tema tahun ini mengangkat “Tantangan Baru Bagi Kebijakan Moneter”, dengan fokus pada bagaimana bank sentral harus merespons inflasi yang persisten, risiko ekonomi, ketidakstabilan pasar, dan tarif AS.
Tantangan-tantangan ini, sebagian besar merupakan dampak dari kebijakan Presiden AS Donald Trump, menciptakan dilema bagi banyak bank sentral, baik mereka yang menaikkan maupun menurunkan suku bunga.
Misalnya, BOJ berada di jalur untuk terus menaikkan suku bunga dan secara bertahap mengurangi pembelian obligasi, berbeda dengan bank sentral lainnya yang menurunkan suku bunga. Namun, perkembangan global yang baru-baru ini terjadi menimbulkan pertanyaan tentang kecepatan tindakan tersebut.
“Meskipun BOJ mungkin harus menahan diri untuk tidak melakukan perubahan sementara, mereka tidak perlu menghentikan kenaikan suku bunga secara keseluruhan,” kata mantan pejabat BOJ Nobuyasu Atago.
“Mereka hanya perlu menyampaikan bahwa ketika situasi membaik, mereka dapat melanjutkan peningkatan suku bunga,” tambahnya.