Perhatian Media Asing pada Dedi Mulyadi

Jakarta, PANGKEP NEWS – Media internasional asal Singapura, Channel News Asia (CNA) mendadak memberikan sorotan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal ini terlihat dalam artikel berjudul “Innovative or ‘dangerous’? Indonesia’s local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes”.

Dibahas bagaimana 961 pemimpin daerah di Indonesia memiliki kebebasan untuk menciptakan program mereka sendiri. Namun, laman tersebut mencatat bahwa inisiatif Dedi yang mengadakan kamp pelatihan militer memicu kontroversi.

“Mengenakan seragam hijau dan topi yang menyerupai milik tentara Indonesia, sekelompok remaja laki-laki berbaris rapi di lapangan terbuka di Purwakarta, Jawa Barat, sambil berteriak: ‘Siap, siap, siap! Keren! Ayo tetap semangat!’,” demikian tertulis, dikutip Senin (12/5/2025).

“Bisa jadi orang mengira mereka adalah tentara yang sedang berlatih, namun sebenarnya mereka adalah siswa SMP Indonesia yang dianggap berpotensi masalah dan mengikuti kamp pelatihan selama 14 hari,” lanjutnya.

“Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang meluncurkan program ini, percaya bahwa militer adalah cara efektif untuk mendisiplinkan para siswa ini. Dia telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 miliar untuk program tersebut dan menargetkan hingga 2.000 siswa untuk bergabung,” tambah CNA.

Program ini kemudian memicu pro dan kontra. Memanfaatkan pos-pos militer regional dan melibatkan militer serta polisi nasional Indonesia, program ini menghadapi kritik dari beberapa anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia, yang mempertanyakan apakah ini adalah metode yang tepat untuk mendidik anak-anak.

“Namun, Dedi mengabaikan kritik tersebut,” sebut laman tersebut lagi.

“Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus sekuat batu karang,” kutip CNA dari pernyataan Dedi.

“Jika Anda memiliki pikiran dan ide, jangan pernah menyerah,” lanjut laman itu.

Selain program tersebut, Dedi juga mengusulkan kebijakan kontroversial lainnya. Dia menyarankan agar suami yang ingin mendapatkan bantuan sosial menjalani vasektomi untuk memastikan mereka tidak memiliki anak lagi dan mengurangi kemiskinan.

“Dengan populasi sekitar 50 juta, Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia, dan sekitar 7,5 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan,” sebut laman itu.

“Dia menawarkan insentif tunai sebesar 500.000 rupiah bagi mereka yang setuju menjalani vasektomi dan mengatakan ini bukan paksaan, tetapi undangan untuk tanggung jawab bersama,” tambah CNA.

Bukan hanya Dedi yang disorot. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan pegawai negeri sipil untuk menggunakan transportasi umum sejak 30 April dan mengirimkan swafoto sebagai bukti juga mendapat perhatian.

“Program ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di ibu kota,” katanya.

“Namun sejauh ini, belum ada sanksi terhadap 50.000 pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi aturan tersebut,” tulis CNA.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, juga menjadi sorotan terkait larangannya terhadap waria bernyanyi di atas panggung selama acara, sejak April.

“Pemerintah Gorontalo mengatakan hal ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang menganggap bahwa artis waria melanggar norma sosial Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, CNA juga menampilkan analisis lokal tentang bagaimana program-program ini dapat mempengaruhi popularitas para pemimpin daerah secara signifikan.