Kekacauan Perang Saudara Semakin Mengerikan, Kota Menjadi ‘Neraka’

Jakarta, PANGKEP NEWS – Ketegangan di Port Sudan semakin meningkat setelah serangan drone mengguncang bandara dan markas militer pada Selasa (6/5/2025), menandai hari ketiga berturut-turut ibu kota administratif yang mendukung militer Sudan mengalami serangan udara.

Kota pelabuhan di Laut Merah yang sebelumnya dianggap sebagai tempat aman bagi ratusan ribu pengungsi kini berubah menjadi zona konflik aktif.

Menurut seorang pejabat bandara yang dihubungi AFP, sebuah drone menghantam “bagian sipil Bandara Port Sudan,” hanya dua hari setelah fasilitas militer di daerah yang sama juga menjadi sasaran serangan drone yang menurut tentara dilakukan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Serangan ini menyebabkan semua penerbangan di bandara utama Sudan dihentikan sementara.

Selain bandara, sasaran serangan lainnya adalah markas besar tentara di pusat kota, serta sebuah hotel terdekat. “Satu drone menyerang pangkalan utama tentara,” kata seorang sumber militer.

Kedua lokasi ini berada tidak jauh dari kediaman Panglima Angkatan Bersenjata Abdel Fattah al-Burhan, yang sejak April 2023 berperang sengit melawan mantan wakilnya, Mohamed Hamdan Daglo, komandan RSF.

Sementara itu, ledakan lainnya terdengar dari arah pelabuhan dan depot bahan bakar di bagian selatan kota. “Satu drone menghantam depot bahan bakar di dekat pelabuhan selatan,” tambah sumber militer.

Area ini berada di kawasan padat penduduk yang kini menjadi pusat aktivitas kemanusiaan, tempat beroperasinya badan-badan PBB dan lembaga bantuan internasional setelah mereka meninggalkan Khartoum karena konflik.

Seorang saksi mata menyampaikan kepada AFP bahwa setelah ledakan di bandara, “kebakaran terjadi di beberapa bangunan.” Tentara juga mengkonfirmasi bahwa serangan tersebut “menargetkan depot bahan bakar di bandara.”

Port Sudan saat ini menjadi jalur utama bantuan kemanusiaan ke Sudan, di mana PBB telah menyatakan kelaparan dan memperkirakan hampir 25 juta orang mengalami krisis pangan akut. Serangan terhadap infrastruktur sipil di kawasan yang dikuasai militer, termasuk pemadaman listrik besar-besaran, makin memperburuk kondisi kemanusiaan di negara tersebut.

RSF kini semakin bergantung pada serangan drone setelah kehilangan wilayah penting, termasuk hampir seluruh Khartoum pada Maret lalu. Serangan-serangan ini, menurut para analis, adalah upaya untuk menunjukkan bahwa kelompok ini masih memiliki jangkauan operasional yang luas dan untuk mengganggu logistik pasukan pemerintah.

“Pasukan paramiliter ini menggunakan drone rakitan maupun canggih,” kata sumber militer.

Tentara Sudan juga menuding Uni Emirat Arab telah memasok drone-drone tersebut kepada RSF.

Serangan terbaru ini menyusul insiden pada Senin di mana depot bahan bakar utama di Port Sudan dihantam, menyebabkan kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan.

Seorang koresponden AFP melaporkan terdengarnya ledakan keras pada fajar dan asap membumbung dari beberapa lokasi di kota, termasuk arah pelabuhan.

Di bagian utara kota, warga melaporkan tembakan anti-pesawat dari pangkalan militer. RSF sendiri diduga berada di balik serangan-serangan ini, yang menandai peningkatan intensitas serangan terhadap wilayah yang dikuasai tentara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataannya pada Senin memperingatkan bahwa laporan mengenai serangan paramiliter merupakan “perkembangan yang mengkhawatirkan dan mengancam perlindungan warga sipil serta operasi kemanusiaan.”

Perang yang berlangsung selama 2 tahun antara militer dan RSF telah menewaskan puluhan ribu orang, memaksa 13 juta orang mengungsi, dan menciptakan krisis kelaparan serta pengungsian terbesar di dunia.

Konflik ini juga telah membagi wilayah Sudan secara de facto, dengan tentara menguasai pusat, utara, dan timur, sementara RSF mengontrol hampir seluruh Darfur dan beberapa wilayah di selatan bersama sekutunya.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Senin menolak gugatan Sudan terhadap Uni Emirat Arab, yang dituduh terlibat dalam genosida melalui dukungannya terhadap RSF.

Kementerian Luar Negeri Sudan pada Selasa menyatakan mereka “menghormati” putusan tersebut, yang didasarkan pada kurangnya yurisdiksi karena adanya pengecualian yang diajukan UEA terhadap Konvensi Genosida PBB tahun 2005.