Sri Mulyani Menyatakan Kenaikan Anggaran Pendidikan Menjadi Rp745 Triliun di 2026

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk mempertahankan anggaran pendidikan dengan porsi tetap 20% dari belanja total APBN.

Menurutnya, hal ini karena pendidikan menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto sejak ia mulai menjabat sebagai kepala negara.

“Itu perhatian bapak presiden, dan saat pertama kali saya ditunjuk menjadi menterinya, Pak Prabowo menanyakan besaran anggaran untuk peningkatan sekolah,” jelasnya dalam rapat kerja terkait pembahasan Asumsi Makro Ekonomi dalam RAPBN 2026 dengan Komisi XI DPR, Kamis (3/7/2025).

Dalam RAPBN 2026, anggaran belanja untuk sektor pendidikan memang direncanakan kembali meningkat dibanding tahun 2025. Pada 2025, nilainya mencapai Rp 724,3 triliun hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan pada 2026 akan dinaikkan menjadi kisaran 2,84%-2,95% dari PDB.

Dengan demikian, anggaran akan bertambah menjadi sekitar Rp 744,87 triliun hingga Rp 745,67 triliun tahun depan.

“Ini agar kita dapat melihat perkembangan dan bagaimana perbaikan dilakukan. Itu perhatian bapak presiden,” tegas Sri Mulyani.

Masalah anggaran pendidikan ini sempat menjadi sorotan salah satu anggota Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar), Melchias Markus Mekeng, menyoroti kondisi pendidikan Indonesia yang dinilai memprihatinkan saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.

“Saya ingin berbicara mengenai pendidikan, Bu, fokus di pendidikan. Saya senang sekali dengan program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, yang salah satunya adalah pendidikan,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

“Dalam undang-undang tentang pendidikan nasional juga disebutkan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyatakan bahwa 20% itu harus,” tambahnya.

Mekeng menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebanyak 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, masih ada 24,3% masyarakat Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.

“Saya ingin menyampaikan bahwa tingkat pendidikan kita di Indonesia, dari data yang ada, 24,3% tidak bersekolah. SD 22,27%, hanya tamat SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, dan yang mencapai S1 sampai S3 tidak sampai 5%,” jelasnya.

Mekeng mengungkapkan lebih jauh, dengan data tersebut, dia meragukan kalau bonus demografi yang sering dibicarakan bisa kita rasakan.

“Karena kita hanya memiliki sekitar 5% S1 hingga S3. Ini data nyata,” ujarnya.

“Jumlah anak yang tidak sekolah terbanyak memang di Jawa Barat karena populasinya besar. Tapi jika dilihat dari persentase, saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah terbanyak adalah di tingkat SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini adalah data yang saya dapatkan,” paparnya.