Inggris Setujui Pemulangan Wilayah Dekat Indonesia ke Negara Asal

Jakarta, PANGKEP NEWS – Pemerintah Inggris telah menyepakati untuk menandatangani perjanjian dalam rangka mengembalikan Kepulauan Chagos di Samudera Hindia kepada Mauritius. Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada Kamis, 22 Mei 2025.

Starmer menegaskan bahwa perjanjian ini sangat penting bagi pertahanan, keselamatan, dan keamanan warga Inggris. London tetap mendapatkan izin untuk mengelola pangkalan udara AS-Inggris yang strategis di Diego Garcia, pulau terbesar di Kepulauan Chagos, dengan perjanjian sewa selama 99 tahun.

“Posisi strategis pangkalan ini sangat krusial bagi Inggris,” ujar Starmer. “Dengan menyetujui perjanjian ini saat ini, sesuai dengan ketentuan kami, kami memastikan perlindungan yang kuat, termasuk dari pengaruh negatif, sehingga pangkalan itu dapat beroperasi dengan baik hingga abad mendatang.”

Sejak tahun 1814, Inggris telah menguasai wilayah tersebut dan memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada tahun 1965 untuk membentuk Wilayah Samudra Hindia Britania. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah Inggris memindahkan sekitar 1.500 penduduk ke Mauritius dan Seychelles untuk pembangunan pangkalan udara Diego Garcia di Chagos.

Pada bulan Oktober, London mengumumkan rancangan kesepakatan untuk mengalihkan pulau-pulau kepada Mauritius dan memperbolehkan Inggris serta AS untuk tetap menggunakan pangkalan Diego Garcia selama 99 tahun ke depan.

Pemerintahan Presiden AS saat itu, Donald Trump, menyetujui kesepakatan ini. Akan tetapi, penyelesaiannya tertunda karena pergantian pemerintahan di Mauritius serta negosiasi biaya yang berlangsung hingga detik-detik terakhir.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan pujian atas penandatanganan perjanjian “bersejarah” itu pada hari Kamis. “Kami memuji Inggris dan Mauritius atas kepemimpinan, visi, dan komitmen mereka untuk memastikan Diego Garcia tetap beroperasi penuh selama perjanjian ini,” kata Rubio. “Kami berharap dapat bekerja sama erat dengan kedua pemerintah untuk memperkuat kerja sama kami dalam mendukung perdamaian dan stabilitas regional.”

Proses yang Sempat Tertunda

Penandatanganan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah hakim Pengadilan Tinggi mengeluarkan perintah untuk menunda upacara penandatanganan virtual antara Starmer dan perwakilan Mauritius. Hal ini menyusul klaim dari dua perempuan Chagossian yang mewakili penduduk asli pulau tersebut, Bernadette Dugasse dan Bertrice Pompe.

Keduanya menyatakan bahwa keluarga mereka telah diusir puluhan tahun lalu untuk menyediakan ruang bagi pangkalan udara itu. Mereka khawatir langkah ini akan menyulitkan mereka kembali setelah Mauritius mengambil alih pengelolaan pulau.

Namun, hakim Martin Chamberlain mencabut perintah tersebut setelah sidang di kemudian hari, memungkinkan Inggris untuk menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini memicu reaksi keras dari Pompe dan Dugasse.

“Kami tidak ingin menyerahkan hak kami kepada Mauritius. Kami bukan warga Mauritius,” ujar mereka di luar Pengadilan Tinggi. “Hak yang kami perjuangkan selama 60 tahun ini tidak akan diberikan oleh Mauritius.”

Di sisi lain, PM Mauritius Navin Ramgoolam, yang sebelumnya mempertanyakan kesepakatan ini saat menjabat kembali pada November lalu, menyatakan dalam siaran televisi pada hari Kamis bahwa kesepakatan ini menandai penyelesaian “proses dekolonisasi total.”

“Ini adalah pengakuan penuh atas kedaulatan kami di Chagos, termasuk Diego Garcia,” ujar Ramgoolam dalam bahasa Creole setempat.